Koalisi Masyarakat Sipil Desak DPRD dan Gubernur Bangka Belitung Cabut IUP PT Timah di Desa Batu Beriga

Lokal


PANGKALPINANG, Actadiurma.id – Koalisi Masyarakat Sipil Kepulauan Bangka Belitung yang terdiri dari (WALHI Kepulauan Bangka Belitung, DPC GMNI Bangka, SEMPRO Bangka Belitung, BEM KM UBB, Sangpuan Indonesia, dan Lingkar Diskusi Gender) mendorong DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung mencabut IUP PT Timah di Desa Batu Beriga.

“Rekomendasi Gubernur dan DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk mendorong pencabutan IUP PT Timah di Desa Batu Beriga sangatlah tepat ditengah situasi krisis ekologi akibat eksploitasi industri ekstraktif,” kata Ahmad Subhan Hafiz, Direktur Eksekutif WALHI Kepulauan Bangka Belitung.

Hafiz menjelaskan pesisir-laut Batu Beriga merupakan bentang ekologi penting bagi masyarakat Kepulauan Bangka Belitung.

“Perairan tersebut memiliki nilai konservasi tinggi dan telah dijaga oleh masyarakat adat secara turun-temurun,” ungkap Hafiz.

Selain itu, Ketua DPC GMNI Bangka, Aditya menyebutkan pemaksaan operasi tambang di Batu Beriga tidak hanya menimbulkan kerusakan lingkungan, tetapi juga mengancam keberlangsungan ekonomi kerakyatan.

“Kebijakan terkait penetapan IUP yang tumpang-tindih dengan ruang hidup masyarakat pesisir serta carut-marutnya tata kelola pertambangan yang hanya mengakomodir pertumbuhan ekonomi konglomerat, menunjukkan bahwa negara telah gagal menciptakan keadilan dalam pengelolaan sumberdaya alam.” sambung Aditya.

Ketua Serikat Mahasiswa Progresif (SEMPRO), Tio menambahkan minimnya demokratisasi terhadap ruang hidup publik ini telah melahirkan kerusakan lingkungan, ketimpangan penguasaan ruang, serta fragmetasi konflik sosial.

“Sehingga, narasi pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mestinya mengarah pada kesejahteraan sosial dan perlindungan lingkungan, bukan hanya berorientasi pada ekonomi maupun kepentingan pemodal,” kata tio.

Lebih lanjut, Presiden Mahasiswa UBB, Alwisyah mengajak seluruh elemen sipil untuk bersatu mempertahankan laut beriga dari berbagai ancaman perusakan dan perampasan ruang hidup masyarakat termasuk upaya pecah-belah gerakan rakyat.

“Kami mengutuk pihak yang melakukan provokasi dengan mendelegitimasi perjuangan rakyat Batu Beriga atas hak lingkungan hidup yang baik dan sehat” tutup Hafiz.