Pakar Bela Bungkamnya Prabowo Soal Data Pertahanan di Debat Capres 2024

Nasional

JAKARTA, Actadiurma.id – Para calon presiden terlibat perdebatan sengit mengenai transparansi data pertahanan Indonesia dalam debat calon presiden ketiga pemilu 2024 pada hari Minggu, Prabowo Subianto, yang juga menjabat menteri pertahanan saat ini, tetap teguh menolak untuk mengungkapkan informasi tersebut, meskipun ada tekanan terus-menerus dari para calon presiden. Saingan Anies Baswedan.

Prabowo mengaku bersedia berbagi data pertahanan secara pribadi dengan Anies, namun tidak dengan publik. Khairul Fahmi, salah satu pendiri Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), mendukung sikap Prabowo dan menekankan bahwa tidak semua data pertahanan dapat diungkapkan kepada publik.

“Tidak semua data pertahanan negara harus diungkap. Meskipun transparansi menyeluruh mungkin tidak mungkin dilakukan, bukan berarti kita bisa mengabaikan akuntabilitas,” katanya, Rabu.

Fahmi mengatakan, kondisi peralatan TNI saat ini belum siap tempur. Hampir 50 persen peralatan militer Indonesia sudah tua dan ketinggalan jaman. Detail mengenai hal ini tentu belum bisa diungkapkan sepenuhnya, ujarnya.

Fahmi memilih istilah “informasi yang dikecualikan” dibandingkan “informasi rahasia”. Ia mengatakan, publikasi yang lengkap dapat meningkatkan kerentanan dan risiko pertahanan Indonesia di tengah potensi ancaman geopolitik.

Fahmi menambahkan, kerahasiaan atau pengecualian tidak berarti tidak dapat diakses sepenuhnya, karena informasi tersebut mungkin diungkapkan dalam konteks dan waktu yang tepat. Misalnya, informasi ini dapat disampaikan pada pertemuan dengan Dewan Perwakilan Rakyat yang dihadiri oleh para pembuat kebijakan dan pemerintah.

Pengamat politik Ujang Komarudin dari Universitas Al Azhar mengatakan tidak semua data negara harus diungkap. Berdasarkan pengalamannya menjadi hakim transparansi informasi publik, Ujang mengakui adanya data tertentu yang dikecualikan.

“Membuka rahasia negara kepada publik akan membahayakan bangsa. Membuka pintu bagi pihak asing untuk merugikan kita, atau bahkan lebih buruk lagi, kita dapat merugikan diri sendiri. Ada data yang harus dibuka ke publik, ada pula yang harus dirahasiakan,” tuturnya. Rabu.