SEOUL, Actadiurma.id – Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol telah memberlakukan darurat militer, mengklaim bahwa pihak oposisi, yang ia tuduh bersimpati terhadap Korea Utara, telah mempersiapkan “pemberontakan.”
Dalam pidato yang disiarkan televisi pada hari Selasa, kepala negara menuduh Partai Demokrat, yang merupakan oposisi, yang memiliki mayoritas di parlemen, melumpuhkan pemerintah dengan “kegiatan anti-negara.”
“Status darurat militer bertujuan untuk memberantas kekuatan pro-Korea Utara dan melindungi tatanan kebebasan konstitusional,” tegas Yoon, seperti dikutip kantor berita Yonhap.
Menurut media tersebut, Kementerian Pertahanan negara tersebut telah memanggil komandan militer senior untuk melakukan pertemuan, sehingga membuat tentara dalam keadaan siaga penuh.
Yonhap juga melaporkan bahwa militer telah mengumumkan penangguhan seluruh aktivitas parlemen, dan anggota Majelis Nasional dilarang memasuki gedung.
Pemimpin Partai Demokrat, Lee Jae-myung, dilaporkan mengecam keputusan Yoon sebagai “inkonstitusional.”
Tingkat dukungan terhadap presiden telah menurun dalam beberapa bulan terakhir, dengan oposisi di parlemen berulang kali menggagalkan agendanya sejak ia berkuasa pada tahun 2022.
Konfrontasi yang berkepanjangan ini memuncak minggu lalu ketika Partai Demokrat menolak rancangan undang-undang anggaran tahun 2025 yang diajukan Yoon. Kepala negara juga menolak seruan penyelidikan terhadap beberapa skandal yang melibatkan istri dan pejabat seniornya.
Partai Demokrat menentang rencana Partai Kekuatan Rakyat yang berkuasa dan bersikeras meningkatkan anggaran untuk “menghidupkan kembali mata pencaharian masyarakat dan perekonomian.” Pihak oposisi secara sepihak mengajukan rancangan undang-undangnya sendiri.
Mereka juga telah mengajukan mosi pemakzulan terhadap auditor negara dan kepala jaksa penuntut.
Presiden Korea Selatan akan mengakhiri darurat militer setelah parlemen melakukan pemungutan suara untuk memblokir keputusan tersebut
Beberapa jam kemudian, 190 anggota parlemen yang dapat mengakses gedung Majelis Nasional, dengan suara bulat memilih untuk mencabut keputusan tersebut. Namun pihak militer mengatakan bahwa darurat militer akan tetap berlaku “sampai presiden menyatakan sebaliknya.”
