OPINI : Rian Dika Alfarabi
PANGKALPINANG, Actadiurma.id – Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Bangka Belitung memiliki peran yang sangat penting dalam konteks pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024. Sebagai lembaga yang mengawasi penyiaran di tingkat daerah, KPID Bangka Belitung.Dengan berbagai peran, KPID Bangka Belitung tidak hanya sekedar pengawas, tetapi juga sebagai agen perubahan yang mendorong proses demokrasi yang lebih baik berfungsi untuk memastikan bahwa proses demokrasi berjalan dengan adil, transparan, dan akuntabel. Dalam beberapa aspek KPID Bangka Belitung menunjukkan perannya yang krusial dalam Pilkada mendatang.Pengawasan Media Penyiaran baik itu stasiun televisi maupun radio yang dimana ada 53 terdapat lembaga penyiaran, yaitu ada 22 stasiun televisi dan 26 stasiun radio di Bangka BelitungKPID bertanggung jawab untuk mengawasi konten yang disiarkan oleh media, termasuk televisi dan radio. Dalam Pilkada 2024, KPID harus memastikan bahwa media memberikan akses yang setara kepada semua calon, baik itu dalam bentuk berita, debat, maupun program sosialisasi. Ini penting agar masyarakat mendapatkan informasi yang berimbang dan dapat membuat keputusan yang tepat saat memilih. Dengan memantau dan mengatur penyebaran informasi, KPID Bangka Belitung membantu mengurangi potensi berita bohong dan informasi yang menyesatkan.Maka KPID Bangka Belitung harus lebih Penegakan Etika PenyiaranDalam suasana politik bahwasanya seringkali memanas menjelang Pilkada, KPID Bangka Belitung harus berperan aktif dalam menegakkan etika penyiaran. KPID Bangka Belitung perlu memastikan bahwa media tidak terjebak dalam pemberitaan yang mengandung unsur SARA, hoaks, atau provokasi yang bisa memecah belah masyarakat. Dengan adanya pengawasan ketat terhadap isi siaran, KPID Bangka Belitung dapat menjaga integritas dan stabilitas sosial, yang sangat penting untuk menciptakan suasana kondusif dalam berdemokrasi.Mendukung Transparansi dan Akuntabilitas KPID Bangka Belitung juga berperan dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan Pilkada. Mereka dapat memfasilitasi pelaporan dan umpan balik dari masyarakat terkait penyiaran yang tidak sesuai dengan regulasi. Dengan mekanisme pelaporan yang efektif, masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengawasan, sehingga dapat menekan praktik-praktik yang tidak etis atau melanggar hukum dalam penyiaran.Maka hal Stakeholder LainKPID Bangka Belitung harus menjalin kerjasama yang erat dengan berbagai stakeholder, seperti penyelenggara pemilu, lembaga swadaya masyarakat, dan komunitas lokal. Kolaborasi ini penting untuk menciptakan ekosistem penyiaran yang sehat dan berintegritas. Dengan kerja sama yang baik, KPID Bangka Belitung dapat lebih efektif dalam melaksanakan tugas-tugasnya dan memastikan bahwa semua pihak terlibat dalam proses demokrasi dengan cara yang positif.
