PANGKALPINANG, Actadiurma.id – Ketua DPRRI Puan Maharani didesak sejumlah warganet untuk membentuk Pansus jebolnya Pusat Data Nasional (PDN).
Heboh serangan ransomware yang meminta tebusan sebesar 131 Milyar Rupiah kepada pemerintah Indonesia membuat geram masyarakat. Kekecewaan itu memuncak setelah pemerintah menyatakan tidak mampu memulihkan dan pasrah kehilangan data milik 282 kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang ada di PDN.
Ketua DPRRI Puan Maharani melalui akun twitternya menyesalkan terjadinya gangguan layanan publik yang diakibatkan terkuncinya PDN ini, yang juga merupakan ancaman bagi keamanan data pribadi masyarakat.
“Sudah seminggu ini pelayanan publik terhambat, dan lebih dari itu, keamanan data pribadi masyarakat juga terancam…😥
Tahun 2022 lalu, DPR RI telah mengesahkan UU Perlindungan Data Pribadi (PDP). Negara harus menjamin hak rakyat atas keamanan data pribadinya.”tulis Puan di akun twitter (X) pada Kamis malam, 27 Juni 2024.
“Kita semua berharap pemerintah bisa menjalankan amanat UU ini dan segera membuat aturan turunannya agar UU ini dapat dilaksanakan.”lanjut Puan.
Cuitan ini sontak mendapat reaksi dari warganet yang sebagian besar mendesak agar DPR RI menggunakan kewenangannya untuk membentuk pansus dan memanggil pihak-pihak yang bertanggungjawab, seperti Kementerian Kominfo dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
