PANGKALPINANG, Actadiurma.id – Ratusan jurnalis atau wartawan se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) bersama sejumlah perwakilan Mahasiswa dan Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) menggelar aksi damai di Gedung DPRD Provinsi Kepulauan Babel, Selasa (21/5/2024). Saat aksi berlangsung, tak satupun pimpinan atau anggota dewan yang datang menemui pendemo.
Aksi ratusan awak media bersama mahasiswa ini, dalam rangka menolak Revisi Undang_undang Penyiaran, yang saat ini sedang dibahas di DPR RI di Jakarta. Para peserta aksi terdiri dari Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Pengda Babel, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Pangkalpinang, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Babel, Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Babel, Pewarta Foto Indonesia (PFI) Babel, Walhi Babel, HMI Cabang Babel Raya, mahasiswa, serta peserta dari berbagai elemen dan unsure organisasi lainnya.
“Kami, Aliansi Jurnalis dan Mahasiswa Bangka Belitung menyatakan Menolak Revisi Undang-Undang Penyiaran(UU Nomor 32 Tahun 2002) yang saat ini akan atau sedang dibahas oleh DPR RI (Komisi I). Sejumlah Pasal-Pasal dalam RUU Penyiaran tersebut, kami nilai berpotensi mengancam Kemerdekaan Pers di Indonesia,” kata Ketua IJTI Pengda Babel, Joko Setyawanto.
Dikatakan Joko, sejumlah Pasal tersebut, diantaranya Pasal 50 B ayat 2 huruf c yang mengatur larangan penayangan ekslusuf liputan investigasi. Padahal liputan investigasi dan ekslusif (indepth reporting) merupakan mahkota jurnalistik. Larangan ini sekaligus melanggar UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
“Kedua, Pasal 50 B ayat 2 huruf K, soal penayangan Isi Siaran dan Konten Siaran yang mengandung berita bohong, fitnah, penghinaan, dan pencemaran nama baik. Pasal ini berpotensi menjadi alat kekuasaan untuk membungkam dan mengkriminalisasi jurnalis/ pers,” ujarnya.
Dikatakannya, pasal ketiga, adalah Pasal 8 A huruf q dan Pasal 42 ayat 2 yang menyebutkan penyelesaian sengketa terkait dengan kegiatan jurnalistik Penyiaran dilakukan oleh KPI. Kami menilai pasal ini bertentangan dengan UU No 40 Tahun 1999 Tentang Pers, dimana seharusnya penyelesaian sengketa jurnalistik dilakukan di Dewan Pers bukan di KPI, sementara KPI kami nilai tidak independen karena dibentuk melalui keputusan di DPR.
“Bahwa sejatinya, komunitas pers mendapat mandat untuk membuat regulasi sendiri dalam rangka mengatur kehidupan pers yang sehat, profesional, dan berkualitas melalui self regulation. Karenanya setiap sengketa terkait produk jurnalistik baik itu penyiaran, cetak, digital (online) hanya dapat diselesaikan di Dewan Pers,” katanya.
Senada, Sekjen PWI Bangka Belitung, Fakhruddin Halim menyebut aksi penolakan ini sebagai bentuk perlawanan pers. Sebab Revisi RUU Penyiaran dinilai menyesatkan serta sebagai bentuk upaya pembungkaman.
“Seperti liputan investigasi itu harusnya didukung, bukan untuk dibungkam. Karena justru dari liputan investigasi itulah muncul informasi yang justru mendidik publik. Tapi upaya DPR untuk membungkam ini saya rasa tidak relevan dan justru mengkhianati demokrasi, mengkhianati reformasi,” katanya.
Sementara Itu, Ketua AJI Kota Pangkalpinang, Barliyanto dalam orasinya mengatakan bahwa DPR sudah tidak ada lagi marwahnya sebagai penyambung lidah rakyat.
“Kami merasa apa yang dilakukan oleh DPR ini sudah keterlaluan, dan sudah tidak bisa ditolerir lagi. Padahal, kami wartawan atau media selama ini tidak pernah mengusik kerja-kerja dewan. Mengapa mereka mengusik kami, apa salah kami? Apakah mereka takut kasus-kasusnya dibongkar ke public?,” kata Barly.
Dikatakannya, bahwa kerja-kerja dan produk jurnalistik dilindungi oleh UU Pers, dan sejatinya wartawan memang harus independen, profesional dan memiliki integritas dalam bertugas melakukan peliputan.
“Kami tidak mungkin sengaja meliput hal-hal yang bersifat personal, karena kami profesional, menghormati narasumber dan privasinya. Karena kami dibatasi atau dipagari oleh rambu-rambu ketika meliput, yakni kode etik jurnalistik. Dan setiap produk jurnalistik kami jelas pertanggung jawabkannya. Tegas, kami sangat menolak RUU Penyiaran ini, karena jika ini disyahkan maka hilanglah sudah fungsi kami sebagai kontrol dari kebijakan. Apalagi hari ini adalah Hari Peringatan Reformasi, momentumnya pas, sangat tepat. Kalaupun direvisi, harusnya anggota dewan yang terhormat itu direvisi, kita reformasi total,” ujarnya.
Meski surat pemberitahuan aksi sudah dilayangkan jauh-jauh hari, tak satupun tampak anggota DPRD yang ngantor hari ini. Meski demikian, para wartawan tetap menyampaikan Petisi Penolakan RUU Penyiaran yang diterima oleh Sekwan DPRD Babel.
“Semoga Petisi ini disampaikan oleh Pimpinan DPRD Babel ke DPR RI di Jakarta, bahwa perlawan kami menolak RUU Penyiaran tidak berakhir sampai di sini. Kami akan terus mengawal hal ini, sampai tuntutan kami dikabulkan,” kata Joko saat menyerahkan Petisi.
Demo kali ini juga disertai dengan aksi membubuhkan tanda tangan di spanduk Penolakan RUU Penyiaran sebagai bentuk penolakan terhadap RUU tersebut. Spanduk ini lantas dipasang di pintu masuk Gedung DPRD Babel, dan tidak akan diturunkan sampai DPR mencabut semua pasal yang berpotensi membungkam kemerdekaan pers di Indonesia.
Berikut Pernyataan Sikap Aksi Wartawan dan Mahasiswa di Babel
Karena pertimbangan di atas, dimomentum Hari Peringatan Reformasi, kami menyatakan sikap sebagai berikut:
- Menolak dengan tegas dan mendesak sejumlah pasal dalam draf revisi RUU Penyiaran dicabut, karena berpotensi mengancam kemerdekaan pers.
- Mendesak DPR mengkaji kembali draf revisi RUU Penyiaran, dengan melibatkan seluruh stakeholder termasuk organisasi pers.
- Jika Petisi ini tidak diindahkan, kami akan melakukan aksi dengan massa yang lebih besar lagi.
- Meminta DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menyampaikan aspirasi ini ke DPR di Jakarta, agar Pasal-Pasal yang berpotensi mengancam Kemerdekaan Pers di Indonesia segera dicabut.
Demikian Petisi ini kami buat, sebagai bentuk perlawanan nyata atas upaya-upaya ‘mengkebiri’ dan mengekang kerja-kerja jurnalistik yang independen, dan penuh tanggung jawab.
