MYANMAR, Actadiurma.id – Pada peringatan ketiga kudeta militer di Myanmar, Sekretaris Jenderal PBB António Guterres menyuarakan keprihatinan yang mendalam atas memburuknya situasi di negara tersebut.
Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh juru bicaranya pada hari Rabu, Sekjen PBB menggarisbawahi pentingnya transisi menuju pemerintahan demokratis dan memulihkan pemerintahan sipil.
“Sekretaris Jenderal mengutuk segala bentuk kekerasan dan menyerukan perlindungan warga sipil dan penghentian permusuhan,” kata pernyataan itu.
“Solusi inklusif terhadap krisis ini memerlukan kondisi yang memungkinkan masyarakat Myanmar untuk menggunakan hak asasi mereka secara bebas dan damai. Kampanye kekerasan militer yang menargetkan warga sipil dan penindasan politik harus diakhiri dan mereka yang bertanggung jawab harus dimintai pertanggungjawaban,” tambahnya.
Sekjen PBB menyerukan perhatian internasional dan regional yang berkelanjutan serta tindakan kolektif yang koheren untuk mendukung rakyat Myanmar.
Guterres tetap berkomitmen untuk bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan, termasuk Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) dan aktor regional lainnya, untuk membantu menjamin perdamaian yang berkelanjutan dan inklusif di sana, kata pernyataan itu.
