JAKARTA, ACTADIURMA – Anggota Komisi X DPR RI Bonnie Triyana mendesak Menteri Kebudayaan Fadli Zon untuk mengklarifikasi terkait pernyataan tak adanya perkosaan massal 1998.
Anggota Komisi X DPR RI Bonnie Triyana meminta agar rencana penulisan ulang sejarah dihentikan.
“Apa yang menurut Menteri Kebudayaan tidak ada, bukan berarti tak terjadi,” kata Bonnie Triyana kepada wartawan seperti yang diberitakan Detik, Rabu (18/06).
Bonnie mendesak Kementerian Kebudayaan untuk menghentikan proyek penulisan ulang sejarah jika hanya bertujuan politis. Terlebih, jika tujuan penulisan ulang sejarah hanya untuk menyeleksi cerita perjalanan bangsa sesuai keinginan pemerintah.
“Jangan lakukan penulisan sejarah melalui pendekatan kekuasaan yang bersifat selektif dan parsial atas pertimbangan-pertimbangan politis. Apabila ini terjadi, lebih baik hentikan saja proyek penulisan sejarah ini,” tuturnya.
Menurutnya, Fadli Zon seharusnya dalam menggagas proyek penulisan ulang sejarah Indonesia tidak menghilangkan adanya tindak kekerasan. Terutama, menurutnya, kekerasan seksual terhadap warga etnis Tionghoa.
“Kalau semangat menulis sejarah untuk mempersatukan, mengapa cara berpikirnya parsial dengan mempersoalkan istilah massal atau tidak dalam kekerasan seksual tersebut, padahal laporan TGPF jelas menyebutkan ada lebih dari 50 korban perkosaan,” jelas Bonnie.
