JAKARTA, Actadiurma.id – Indonesia setuju dengan gagasan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menunjuk utusan khusus ke Afghanistan untuk mengoordinasikan hubungan dengan Taliban guna mempromosikan hak perempuan dan hak asasi manusia di negara tersebut.
Namun, siapa pun yang terpilih sebagai utusan khusus PBB harus mampu mewujudkannya, menurut Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, seraya mengatakan bahwa oposisi Taliban telah menjadi hambatan besar bagi penunjukan tersebut.
Retno menghadiri pertemuan pimpinan PBB tentang Afghanistan di Doha, Qatar, Senin waktu setempat. Indonesia menjadi satu-satunya anggota ASEAN yang menghadiri pembicaraan yang menurut Retno mempertemukan negara-negara yang “aktif” dalam menangani masalah Afghanistan.
“Indonesia setuju dengan rekomendasi Sekjen PBB mengenai penunjukan utusan khusus PBB untuk Afghanistan. Tapi kita perlu memastikan utusan itu bisa bekerja dan menyampaikan,” kata Retno dalam keterangan pers usai pertemuan.
Hal ini bisa menjadi sangat menantang mengingat Taliban menentang penunjukan utusan khusus tersebut. Kita tidak bisa menunjuk utusan khusus yang akhirnya tidak bisa menjalankan tugasnya,” kata Retno.
Taliban telah menolak penunjukan tersebut, dengan alasan bahwa Misi Bantuan PBB untuk Afghanistan (UNAMA) sudah ada, menurut lembaga penyiaran Voice of America.
Dalam konferensi pers terpisah, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengungkapkan bahwa organisasi antar pemerintah sedang mengupayakan konsultasi dengan Taliban mengenai utusan tersebut.
“Salah satu hal yang saya yakini adalah kita perlu melakukan konsultasi yang jelas dengan Taliban untuk mendapatkan klarifikasi tentang peran utusan tersebut, tentang siapa yang dapat menjadi utusan tersebut, agar menjadi menarik dari sudut pandang Taliban. Taliban. Dan saya yakin hal ini demi kepentingan Taliban. Dan itulah mengapa konsultasi ini sangat masuk akal,” kata Guterres kepada pers pada hari Senin.
