MANILA, Actadiurma.id – Situasi Laut Cina Selatan semakin memanas dan berpotensi menimbulkan konflik terbuka. Hal ini menjadi perhatian para menteri luar negeri negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Mereka mendesak segera dilakukan dialog damai antar pihak karena situasi saat ini dapat mengancam perdamaian regional.
“Kami prihatin dengan perkembangan terkini di Laut Cina Selatan yang dapat merusak perdamaian, keamanan, dan stabilitas kawasan,” demikian pernyataan bersama Menlu ASEAN, Sabtu, 30 Desember 2023.
Pernyataan itu muncul ketika Tiongkok dan Filipina saling tuduh dalam beberapa bulan terakhir atas serangkaian konflik maritim di kawasan Laut Cina Selatan. Faktanya, Manila menyatakan perlunya mengubah pendekatannya karena upaya diplomatik dengan Beijing sedang menuju ke arah yang buruk.
Tiongkok menanggapi tuduhan tersebut sebagai kebohongan belaka, dan menyatakan tidak akan menutup mata terhadap provokasi berulang yang dilakukan Filipina.
Para Menteri Luar Negeri ASEAN menekankan perlunya menahan diri untuk tidak melakukan kegiatan yang dapat memperumit atau meningkatkan perselisihan.
“Kami menegaskan kembali pentingnya dialog damai yang memberikan kontribusi konstruktif terhadap peningkatan stabilitas kawasan dan kerja sama di bidang maritim,” jelasnya.
ASEAN dan Tiongkok telah berupaya untuk menciptakan kode etik di Laut Cina Selatan, sebuah rencana yang telah dilaksanakan sejak tahun 2002. Namun kemajuannya berjalan lambat meskipun ada komitmen dari semua pihak untuk memajukan dan mempercepat proses tersebut.
Diskusi mengenai komponen kode etik belum dimulai di tengah kekhawatiran atas kesediaan Tiongkok untuk berkomitmen terhadap serangkaian aturan yang mengikat dan konsisten dengan hukum internasional.
Tiongkok mengklaim sebagian besar Laut Cina Selatan melalui sembilan garis putus-putus yang berkelok-kelok 1.500 km selatan daratan, memotong zona ekonomi eksklusif Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Vietnam.
