Saudi akan Buka Toko Miras untuk Konsumsi Diplomat Nonmuslim

Internasional

ARAB SAUDI, Actadiurma.id – Arab Saudi bersiap untuk membuka toko minuman beralkohol pertamanya di Riyadh. Namun, hanya diplomat asing nonmuslim saja yang bisa membeli minuman keras ini.

Arab Saudi berencana untuk mengizinkan penjualan alkohol kepada para diplomat nonmuslim untuk pertama kalinya, demikian informasi dua sumber yang mengetahui rencana tersebut mengatakan kepada AFP pada Rabu (24/01). Langkah ini mengubah aturan ketat terkait aturan minuman keras di negara konservatif itu.

Alkohol “akan dijual kepada para diplomat nonmuslim” yang sebelumnya harus mengimpor alkohol melalui jalur diplomatik atau paket resmi yang disegel, kata salah satu sumber tersebut.

Penjualan akan dilakukan di sebuah toko di kawasan diplomatik Riyadh, sebuah area yang dihuni oleh berbagai perwakilan dari negara lain, di sebelah barat pusat kota, menurut sebuah dokumen yang dilihat oleh AFP.

Akses ke toko tersebut akan dibatasi hanya untuk orang-orang yang mendaftar di aplikasi “Diplo App” dan kuota bulanan juga akan diberlakukan, menurut dokumen tersebut.

Pelarangan alkohol telah menjadi hukum di Arab Saudi sejak 1952, tak lama setelah salah satu putra Raja Abdul Aziz mabuk dan dengan penuh amarah menembak mati seorang diplomat Inggris.

Rumor telah beredar selama bertahun-tahun bahwa alkohol akan dijual di Saudi, di tengah gelombang reformasi sosial yang diperkenalkan sebagai bagian dari agenda Visi 2030 Putra Mahkota Mohammed bin Salman, di antaranya adalah pengenalan bioskop dan festival musik campuran.

Sebuah pernyataan pemerintah Arab Saudi pada hari Rabu (24/01) mengatakan bahwa pihak berwenang memperkenalkan “kerangka kerja peraturan baru untuk melawan perdagangan gelap barang dan produk alkohol yang diterima oleh misi diplomatik.”

Pernyataan tersebut juga menambahkan, “Proses baru ini akan fokus pada pengalokasian jumlah tertentu dari barang-barang alkohol ketika memasuki Kerajaan untuk mengakhiri proses yang tidak diatur sebelumnya yang menyebabkan pertukaran barang-barang tersebut yang tidak terkendali di Kerajaan.”