JAKARTA, Actadiurma.id – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Republik Indonesia memaparkan hasil temuannya pada tahun 2023. Temuan PPATK mengungkap berbagai modus korupsi dan transaksi mencurigakan dalam Proyek Strategis Nasional (PSN).
Salah satu temuan badan intelijen keuangan yang paling menarik adalah dugaan aliran dana PSN ke kantong Aparatur Sipil Negara (ASN) dan politisi.
Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengakui, 36,81% dari total dana PSN sudah masuk ke rekening subkontraktor. PPATK mengidentifikasi transaksi keuangan tersebut memang terkait dengan kegiatan operasional pembangunan. Namun, 36,67% transaksi dana di PSN diduga digunakan bukan untuk pengembangan proyek melainkan untuk kepentingan pribadi.
Hasil pendalaman terhadap transaksi-transaksi yang tidak terkait dengan pembangunan proyek diketahui mengalir kepada pihak-pihak yang berprofil ASN, politisi, dan pelaku pembelian aset dan investasi, jelas Ivan pada Konferensi Pers Refleksi Akhir dan Proyeksi Kerja 2023. dan Langkah Strategis PPATK 2024 di Kantor PPATK, Jakarta, Rabu 10 Januari 2024.
PPATK tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai apa yang dimaksud dengan PSN. Badan intelijen keuangan Tanah Air juga enggan membeberkan nilai nominal dana yang beredar dalam dugaan korupsi tersebut.
Namun, Plt Deputi Bidang Analisis dan Inspeksi PPATK Danang Tri Hartono dalam kesempatan yang sama menyebut kasus dimaksud sudah ditangani penegak hukum.
“Soal PSN ya, bisa dilihat kasus-kasus terkini terkait PSN, apapun proyeknya. Sudah diperiksa penyidik, dan diungkap media massa, jadi bisa diambil kesimpulannya sendiri,” ujarnya.
Sementara itu, PPATK telah menyampaikan 1.178 Laporan Hasil Analisis terkait 1.847 Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan sepanjang Januari-November 2023. Peningkatan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) juga mengungkapkan, transaksi yang terjadi pada rekening pengurus dan anggota partai politik meningkat pesat sepanjang tahun. 2022-2023.
Kepala PPATK Ivan Yustiavanda awalnya menjelaskan, tercatat ada 6 juta nama anggota atau pengurus partai politik di Indonesia.
Berdasarkan hasil pemadanan data tersebut dengan data PPATK, diketahui ada 449.607 laporan yang masuk terkait nama anggota dan pengurus dari 24 partai politik.
PPATK mencatat total nominal transaksi 24 parpol tersebut mencapai Rp 80 triliun periode 2022-2023. Menurut dia, masing-masing parpol mengalami peningkatan sebesar 400% hingga 2.400% menjelang pemilu 2024.
“Jadi seluruh transaksi memang meningkat. Misalnya awalnya transaksinya hanya Rp. 1 miliar, tapi tiba-tiba naik menjadi Rp. 10 miliar. Dari Rp. 100 juta, tiba-tiba Rp. 2 Miliar di rekening yang saya sebutkan tadi,” ujarnya.
