JAKARTA, Actadiurma.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku tak mempermasalahkan gelar ‘alumni paling mengarahkan’ yang ditunjuk kepadanya oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Keluarga Mahasiswa (KM) Universitas Gadjah Mada (UGM).
Orang nomor satu di Indonesia itu mengatakan bahwa penyematan tersebut merupakan bentuk demokrasi yang wajar dilakukan oleh pelajar dan masyarakat di Tanah Air. “Ya itu proses demokrasi boleh-boleh saja, tetapi perlu saya mengingatkan bahwa kita memiliki etika sopan santun ketimuran. Namun saya ya biasa saja,” katanya setelah melakukan peresmian Stasiun Pompa Ancol Sentiong, Pademangan, Jakarta Utara, Senin (12/11/2023).
Sebelumnya, Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana juga menilai kritikan sudah menjadi hal yang wajar dan merupakan proses demokrasi yang perlu dihormati.
“Dalam negara demokrasi, yang namanya kritik, yang namanya pujian dan kepercayaan terhadap penyelenggara negara adalah hal yang wajar,” ujarnya kepada wartawan, Sabtu (9/12/2023). Lebih lanjut, Ari menyebut bahwa penilaian terhadap kinerja selalu ada pihak yang puas dan tidak puas. Oleh karena itu, dia menyarankan agar masyarakat ikut melihat pengawasan terkait kepuasan terhadap kinerja Jokowi.
“Dalam menilai kinerja pemerintah, juga ada yang tidak puas, dan ada yang puas atau bahkan ada yang sangat puas. Coba cek saja penilaian lembaga-lembaga pengawasan terhadap kinerja Presiden. Juga bisa memeriksa aktivitas Presiden yang lebih sering turun ke lapangan, mendengarkan suara masyarakat ,” ucapnya.
Hanya saja, dia melanjutkan bahwa upaya membangun opini di tengah kontestasi pemilu ini merupakan hal yang wajar. Namun pendapat itu perlu diperkuat dengan argumentasi fakta dan bukti.
Menjelang pemilihan umum (pemilu) 2024 misalnya, dia menilai bahwa upaya menarik perhatian, membangun opini di tengah kontestasi dengan kepentingan politik elektoral merupakan tindakan sah yang dapat dilakukan.
Editor : YN
