Dampak Persoalan Teluk Kelabat, Nelayan Unjukrasa di Mapolda Babel

Lokal

PANGKALPINANG, Actadiurma.id – Massa demo dari nelayan Riding Panjang Belinyu Bangka, menggekar aksi di Halaman Mapolda Bangka Belitung. Mereka meminta seluruh pertambangan ilegal yang marak di perairan Teluk Kelabat Dalam atau laut perbatasan Kabupaten Bangka dengan Bangka Barat itu dapat dibersihkan.

” Kami meminta pertambangn ilegal di Teluk Kelabat dibersihkan, jika tidak dilakukan kami akan melakukan aksi besar besaran” Kata Koordinator Aksi, Wisnu

Terpantau masa aksi masa aksi sidah memadati  Halaman Mapolda Bangka Belitung sejak pagi Pukul 11:30 WIB, mereka lalu berorasi memibta Polda Babel meminta solusi terkait persoalan teluk kelabat.

Menurut massa aktivitas tambang ilegal di kawasan itu sangat berdampak kepada nelayan yakni menurunnya hasil tangkapan nelayan.

“Hasil penangkapan berkurang karena tempat udang ataupun ikan rusak. Ini sudah terjadi awal tahun 2020 ketika mulai maraknya tambang,”Jelasnya

Massa menuntut kepolisian untuk membersihkan tambang ilegal itu yang mencapai sekitar 400an di kawasan itu terkhusus di daerah tangkapan nelayan.

“Aktivitas kita (mata pencaharian) sangat terganggu, aksi kita titikkan di sini, ada kemungkinan ke kantor gubernur. Hari ini harus ada hasil, kalau pun tidak hasil pasti kami bentrok di lapangan lokasi tambang,” katanya.

Sementara, Penjabat Gubernur Babel, Safrizal Zakaria Ali mengatakan, boleh-boleh saja nelayan menyampaikan aspirasinya. Pihaknya siap mendengarkan dan mengambil langkah sepanjang kewangan pihaknya.

“Saya, pak Kapolda, pak Danrem, pak Kajati siap mendengarkan mengambil langkah sepanjang kewangan kami. Kalo tidak berhasil kami tangani, kami lapor ke pimpinan masing-masing,” kata Safrizal didampingi Kapolda Babel.

Menurut dia, pihaknya tidak diam terhadap aspirasi masyarakat, pihaknya akan mengambil langkah sesuai kewenangan tiap-tiap lembaga terkait dan akan melaporkan ke pimpinan masing-masing jika tidak berhasil dilakukan di daerah.

“Kalo gak berhasil tiap-tiap lembaga memiliki tindakan, misalnya pak Kajati lapor ke Kajagung, saya ke Mendagri, pak Kapolda ke Kapolri, pak Danrem ke Panglima TNI. Apa yang kita lakukan mengatasi itu minimal mendengar keluhan mereka (nelayan),” ujarnya